JAILOLO – Kapolres Halmahera Barat, AKBP Teguh Patriot, S.I.K., M.T., memberikan pernyataan tegas terkait isu liar yang menyebutkan adanya intervensi berupa suap dari unsur pimpinan daerah dalam penanganan kasus hukum. Pernyataan ini sekaligus menjadi jawaban atas narasi tidak berdasar yang berkembang di media online tertentu.
– Fokus pada Kerja Nyata
Kapolres menegaskan bahwa di awal tahun 2026 ini, jajaran Satreskrim Polres Halbar justru sedang bekerja ekstra melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan di beberapa instansi/pejabat di lingkungan Pemkab Halbar.
“Perlu kami sampaikan kepada publik, saat ini kami sedang melakukan serangkaian penyelidikan terhadap beberapa pejabat terkait di Halbar. Proses ini berjalan sesuai koridor hukum. Jadi, tuduhan bahwa kami ‘menyenyapkan’ kasus adalah sebuah kekeliruan besar. Kami bekerja dalam senyap bukan berarti berhenti, tapi demi efektivitas penyidikan,” tegas AKBP Teguh Patriot.
– Bantahan Tegas Terkait Isu Suap
Mengenai tuduhan adanya aliran dana atau suap dari Bupati James Uang dan Wakil Bupati Jufri Muhammad kepada dirinya, Kapolres menyatakan hal tersebut sebagai fitnah yang sangat keji dan tidak berdasar.
“Sama sekali tidak ada suap-menyuap. Tuduhan itu menghina integritas institusi kami. Perlu diingat, saudara D yang menulis narasi tersebut memiliki kewajiban hukum untuk membuktikan persangkaannya. Mengklaim seseorang melakukan suap tanpa bukti otentik adalah pelanggaran pidana serius. Kami menantang akurasi data tersebut, karena faktanya, penulis pun tidak pernah melakukan konfirmasi baik kepada saya, maupun kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati,” tambahnya.
Tegak Lurus Perintah Kapolri dan Kapolda
AKBP Teguh Patriot menekankan bahwa komitmen penegakan hukum di wilayah Halmahera Barat dilakukan secara tegak lurus mengikuti instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang diturunkan melalui Kapolda Maluku Utara.
“Instruksi Bapak Kapolri sangat jelas: Polri harus Presisi dan tidak pandang bulu. Kami berkomitmen untuk menuntaskan setiap perkara korupsi tanpa kompromi. Namun, kami juga harus melindungi marwah institusi dan pimpinan daerah dari serangan fitnah yang sengaja dikonstruksi untuk menciptakan kegaduhan publik,” tutup Kapolres.
