Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara, Irjen Pol. Drs. Waris Agono, M.Si., menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang digelar di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II Paripurna, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh pimpinan Komisi III DPR RI dan dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Wakapolri, Irwasum Polri, para Pejabat Utama Mabes Polri, serta para Kapolda jajaran se-Indonesia.
Kabidhumas Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Wahyu Istanto Bram W, S.H., S.I.K., M.I.K., menjelaskan bahwa kehadiran Kapolda Maluku Utara dalam forum tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus memperkuat sinergi dengan lembaga legislatif dalam rangka mewujudkan Polri yang profesional, modern, dan humanis.
“Kehadiran Bapak Kapolda Maluku Utara dalam rapat kerja Komisi III DPR RI merupakan bentuk dukungan penuh jajaran Polda terhadap arah kebijakan dan reformasi Polri yang disampaikan langsung oleh Bapak Kapolri,” Ujarnya.
Dalam rapat kerja tersebut, Kapolri memaparkan berbagai capaian kinerja Polri, mulai dari penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional dan siber, pemberantasan judi online dan TPPO, hingga dukungan Polri terhadap program prioritas Pemerintah, seperti ketahanan pangan, program makan bergizi, dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Selain itu, Kapolri juga menegaskan komitmen Polri dalam perlindungan hak asasi manusia, penguatan reformasi kultural, pemanfaatan teknologi dalam tugas kepolisian, serta peningkatan pengawasan internal dan eksternal sebagai bagian dari percepatan reformasi institusi Polri.
Kabidhumas menambahkan, berbagai masukan dan rekomendasi dari Komisi III DPR RI menjadi perhatian serius bagi Polri, termasuk jajaran Polda Maluku Utara, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Arahan dan kesimpulan rapat dari Komisi III DPR RI menjadi pedoman penting bagi Polri di seluruh jajaran, termasuk Polda Maluku Utara, agar pelaksanaan tugas semakin profesional, transparan, serta berorientasi pada pelayanan dan perlindungan masyarakat,” tambahnya.
Rapat kerja tersebut diakhiri dengan kesimpulan Komisi III DPR RI yang menegaskan dukungan terhadap percepatan reformasi Polri, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Dengan kehadiran Kapolda Maluku Utara dalam forum strategis nasional tersebut, diharapkan sinergi antara Polri dan DPR RI semakin solid demi terwujudnya keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku Utara.
_Subbid Penmas Bidhumas Polda Maluku Utara, 27 Januari 2026_
