Aliansi Peduli Obatan dan Transparansi Kesehatan (APOTIK) kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid II pada Senin (25/5/2026) di depan Kantor DPRD dan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Barat. Massa aksi menuntut pencopotan Direktur RSUD Jailolo serta mendesak adanya audit terhadap pengelolaan anggaran BLUD rumah sakit tersebut.
Aksi yang dipimpin Korlap M. Idhar Bakri itu diikuti sekitar enam orang massa dengan menggunakan dua unit sepeda motor dan satu unit megafon.
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menilai pelayanan kesehatan di RSUD Jailolo semakin memburuk. Mereka menyoroti lambatnya pelayanan, kekosongan obat, fasilitas rumah sakit yang dianggap tidak memadai, hingga dugaan lemahnya pengelolaan anggaran BLUD.
Massa juga menilai masyarakat kerap dipaksa membeli obat di luar rumah sakit menggunakan biaya pribadi, termasuk pasien BPJS. Selain itu, proses penggantian biaya pembelian obat disebut lambat dan belum sepenuhnya diselesaikan.
Saat tiba di Kantor Bupati Halbar , massa langsung melakukan orasi secara bergantian. Salah satu orator, Gusti, menegaskan bahwa tuntutan utama mereka adalah pencopotan Direktur RSUD Jailolo, dr. Novi Mariana Drakel.
“Kami hadir untuk menagih janji Bupati yang pada tahun 2023 pernah menyampaikan akan mencopot Direktur RSUD Jailolo, namun hingga saat ini belum direalisasikan,” ujar Gusti dalam orasinya.
Orator lainnya, Rafy Wadja, mengkritik kondisi pelayanan kesehatan di Halmahera Barat yang dinilai jauh dari visi “Halbar Sehat” yang selama ini digaungkan pemerintah daerah. Ia menyoroti ketersediaan dokter spesialis, pelayanan IGD, hingga persoalan fasilitas rumah sakit seperti AC dan toilet yang rusak.
“Kalau hanya membeli obat dasar seperti ampisilin dan paracetamol saja sering kosong, lalu ke mana anggaran miliaran rupiah itu digunakan?” kata Rafy.
Sementara itu, orator Rifay menegaskan bahwa gerakan mereka tidak memiliki kepentingan politik. Ia menyebut aksi tersebut murni lahir dari keresahan masyarakat terhadap buruknya pelayanan kesehatan di RSUD Jailolo.
Aksi kemudian berlanjut dengan audiensi bersama Bupati Halmahera Barat, James Uang, di lobi Kantor Bupati .
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan massa aksi kembali mendesak Bupati segera mencopot Direktur RSUD Jailolo dan meminta pemerintah daerah menerbitkan rekomendasi resmi kepada BPK RI untuk melakukan audit investigatif terkait dugaan tindak pidana korupsi di RSUD Jailolo.
Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati James Uang menyatakan bahwa pergantian jabatan harus mengikuti mekanisme dan regulasi birokrasi yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa saat ini pemerintah daerah sedang melakukan evaluasi terhadap seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Halbar dan dokumennya telah dikirim ke BKN RI.
“Terkait pergantian jabatan ada mekanisme dan regulasi birokrasi yang harus dipatuhi. Pemerintah daerah sedang melakukan evaluasi pejabat dan saat ini tinggal menunggu keputusan resmi dari BKN,” ujar James Uang.
Terkait dugaan korupsi, Bupati menyatakan tidak dapat memberikan komentar lebih jauh tanpa adanya data yang valid. Namun ia mempersilakan massa aksi melaporkan dugaan tersebut kepada aparat penegak hukum apabila memiliki bukti yang cukup.
Aksi berakhir sekitar dalam keadaan aman dan kondusif.
