Halmahera Barat– Kapolres Halmahera Barat, AKBP Teguh Patriot, S.I.K., M.T., memberikan peringatan keras terkait tata kelola penyelenggaraan acara Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Barat. Hal ini menyusul masuknya surat permohonan izin keramaian Festival Budaya Kota Rempah yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda), yang baru diterima kepolisian pada pukul 16.00 WIT, hanya tiga jam sebelum acara dimulai pada pukul 19.00 WIT hari ini, Selasa (18/11/2025).
Keterlambatan tanpa adanya rapat koordinasi sebelumnya ini dinilai Kapolres sebagai preseden buruk yang membahayakan keselamatan publik. Kapolres mengingatkan Pemda untuk memahami batasan kewenangan dalam tata negara.
“Perlu dipahami, urusan protokoler acara di pemerintahan daerah memang wewenang Pemda. TAPI, urusan Keamanan dan Ketertiban Umum (Kamtibmas) adalah Urusan Pemerintahan Absolut yang menjadi ranah Polri. Pemda tidak bisa menyelenggarakan keramaian begitu saja tanpa asesmen keamanan Polri,” tegas AKBP Teguh Patriot.
Kesbangpol Gagal Deteksi Dini
Kapolres juga menyoroti kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Halmahera Barat yang dinilai pasif. Padahal, ketua panitia teknis acara tersebut adalah Saudara T, seorang akademisi (Dosen), yang semestinya bisa diingatkan oleh Kesbangpol terkait prosedur.
“Seharusnya Kesbangpol menjadi ‘mata dan telinga’ Pemda yang mendeteksi kerawanan di wilayah. Jika ada festival besar namun mereka diam saja tanpa memberitahu Polres jauh-jauh hari, berarti mereka gagal melakukan deteksi dini potensi gangguan Kamtibmas. Fungsi koordinasi Forkopimda jangan sampai mandek,” kritik Kapolres.
Risiko Hukum dan Istilah ‘Cuci Piring’
Lebih jauh, Perwira Menengah lulusan S2 Teknik ini menjelaskan risiko hukum (liability) yang tidak disadari oleh Pemda. Menurutnya, jika terjadi insiden fatal seperti kerusuhan, aksi kriminal di Festival budaya atau hujan deras, angin besar serta panggung roboh akibat overload, beban tanggung jawab justru akan jatuh ke institusi Polri.
“Kita semua menginginkan acara berjalan lancar , di sertai rasa aman bagi tamu undangan dan masyarakat yang hadir.
Pertanyaannya pasti: ‘Kenapa tidak diamankan?’. Padahal faktanya, Pemda yang tidak lapor dan tidak ajak rapat,” jelasnya.
Dengan nada tegas namun tetap humanis, Kapolres melemparkan analogi menohok kepada jajaran Pemda.
“Prinsipnya kami dukung budaya. Tapi caranya harus benar. Jangan gelar acara, tapi risiko keamanannya tamu dan masyarakat tidak di jamin karena dadakan tanpa persiapan,” tegas Teguh Patriot.
Meski diliputi kecewa atas mekanisme administrasi yang buruk dari Sekda dan jajarannya, Kapolres Halbar tetap menurunkan personel yang dipimpin Kasat Intelkam IPTU Asrimudin untuk melakukan pengamanan maksimal demi keselamatan masyarakat yang sudah antusias hadir di lokasi.
