Halmahera Barat – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh gabungan organisasi mahasiswa GMKI, GMNI Halmahera Barat bersama Solidaritas Independen dan Pemerintah Desa (SILTAP), Senin (4/5/2026), berlangsung aman dan tertib di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.05 WIT tersebut menyasar Kantor DPRD dan Kantor Bupati, dengan tuntutan utama terkait keterlambatan pembayaran penghasilan tetap (SILTAP) kepala desa dan perangkat desa yang telah tertunda selama 4 hingga 6 bulan.
Dalam pelaksanaan pengamanan, Polres Halmahera Barat menurunkan personel gabungan yang dipimpin langsung oleh Kasat Samapta AKP Ofan Abdurahman dan Kasat Intelkam IPTU Karmawan, S.H., bersama anggota Polres serta Polsek Jailolo.
Kapolres Halmahera Barat melalui jajaran pengamanan memastikan seluruh rangkaian aksi berjalan dengan pendekatan humanis, mengedepankan pengamanan persuasif serta menjaga hak penyampaian aspirasi masyarakat.
“Aksi berjalan aman, tertib, dan kondusif hingga selesai. Personel di lapangan melakukan pengamanan secara maksimal dengan tetap mengedepankan sikap humanis,” ujar salah satu petugas di lapangan.
Aksi diawali dengan konsolidasi para kepala desa di Lapangan Sasadu, kemudian massa bergerak menuju Kantor DPRD sekitar pukul 11.35 WIT dan menyampaikan aspirasi secara damai. Selanjutnya, massa melanjutkan aksi ke Kantor Bupati untuk mengikuti hearing bersama pemerintah daerah.
Dalam hearing tersebut, Bupati Halmahera Barat menyampaikan bahwa keterlambatan pembayaran SILTAP disebabkan oleh keterbatasan kemampuan keuangan daerah, termasuk adanya pemotongan anggaran sekitar Rp23,9 miliar yang berdampak pada fiskal daerah.
Pemerintah daerah melalui BKAD juga menjelaskan bahwa pembayaran SILTAP mulai direalisasikan pada bulan Mei untuk dua bulan awal (Januari dan Februari), dengan prioritas bagi desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi seperti finalisasi APBDes.
Di sisi lain, perwakilan kepala desa dan massa aksi menyoroti adanya ketimpangan pembayaran antar desa serta meminta transparansi dan kepastian jadwal pembayaran ke depan.
Hasil hearing menyepakati bahwa pemerintah daerah akan melakukan perhitungan ulang terhadap realisasi pembayaran SILTAP serta berkomitmen menyelesaikan kewajiban tersebut secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Polres Halmahera Barat mengimbau seluruh pihak untuk terus menjaga situasi kamtibmas yang kondusif serta mengedepankan komunikasi dalam menyikapi berbagai persoalan di daerah.
Dengan pengamanan yang optimal dari aparat kepolisian, aksi penyampaian aspirasi tersebut dapat berlangsung tanpa gangguan keamanan, sehingga stabilitas di wilayah Halmahera Barat tetap terjaga.
