Maluku Utara – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara telah menggelar Apel Gelar Pasukan dalam rangka Operasi Mantap Praja Kieraha 2024-2025 berlangsung di Lapangan Ngaralamo Salero.pada Rabu,(11/09/2024)
Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Pol Stephen M. Napiun, S.I.K., S.H., M.Hum., yang mewakili Kapolda Malut, bersama Danrem 152/Babullah Brigjen Inf. Enoh Solehudin, S.E., memimpin langsung apel gelar pasukan tersebut.Hadir pula jajaran Forkopimda Provinsi Malut, Kabinda Maluku Utara, pejabat utama Polda Maluku Utara,peserta apel yang terdiri dari personel gabungan TNI, Polri, dan instansi terkait.
Dalam amanat yang dibacakan oleh Wakapolda, disebutkan bahwa apel gelar pasukan ini merupakan bagian penting dari persiapan untuk mengecek kesiapan personel, sarana, dan prasarana sebelum diterjunkan dalam pengamanan Pilkada.
Diharapkan Pilkada Serentak Tahun 2024 dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai, serta menjadi bukti kualitas demokrasi di Maluku Utara dan penentu masa depan provinsi serta kabupaten/kota di dalamnya.Pilkada Serentak 2024 akan dimulai dengan tahapan pertama pada 24 Agustus 2024 dan pemungutan suara pada 27 November 2024.
Pemilihan kali ini memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik khas, karena untuk pertama kalinya Pilkada serentak dilaksanakan pada bulan dan tahun yang sama. Hal ini menuntut kompetisi ketat antara calon gubernur, bupati, dan walikota.
Dalam konteks keamanan, intensitas kegiatan politik yang tinggi berpotensi menimbulkan kerawanan, seperti pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan, serta penyebaran hoax dan hate speech.
Oleh karena itu, Polri, bersama TNI dan stakeholders terkait, akan melaksanakan operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi “Mantap Praja Kieraha 2024-2025”, yang berlangsung selama 385 hari. Operasi ini terbagi dalam tiga tahap, tahap pra-operasi selama 53 hari, tahap pelaksanaan operasi selama 240 hari, dan tahap pasca-operasi selama 92 hari.
Operasi ini melibatkan 3.823 personel dari Polda dan Polres/TA jajaran, serta 645 personel dari TNI. Fokus dari operasi ini adalah kegiatan preemptif dan preventif, didukung oleh kegiatan intelijen, penegakan hukum, dan humas melalui penggelaran fungsi-fungsi kepolisian di tingkat daerah dan Polres.
Mengakhiri, Wakapolda menekankan pentingnya Penguatan solidaritas dan sinergitas antara TNI dan Polri, penjagaan netralitas Polri, deteksi dini, serta dorongan untuk melaksanakan tugas sesuai peraturan diharapkan dapat menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat selama proses Pilkada.
